14 Maret 2011 15:43

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan wawasan serta pengetahuan Pegawai Negeri Sipil selingkung Universitas Bengkulu mengenai PERPRES 54 Tahun 2010, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Universitas Bengkulu mengadakan “Sosialisasi Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”.  

Sosialisasi ini sendiri dilaksanakan dari tanggal 8-9 Maret 2011. Hadir sebagai narasumber yang kompeten dalam sosialisasi tersebut Yulianto Prihandoyo yang juga merupakan Kepala Sub Direktorat Bimbingan Teknis Deputi Hukum dan Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) . Selain itu hadir juga beberapa pejabat Universitas diantaranya Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Wachidi M.Pd, Dekan FKIP Prof. Safnil, Ph.D., serta beberapa Kabag dan Kasubbag selingkung Unib. 

Dalam sosialisasi tersebut Yulianto menyebutkan bahwa LKPP merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan serta merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada model pengadaan barang dan jasa pemerintah yang digunakan saat ini (model tedesentralisasi), melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di amanatkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan / ULP. Diharapkan dengan dibentuknya ULP proses pengadaan barang / jasa pemerintah dapat lebih terintegrasi/ terpadu. “Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga dilakukan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi satuan kerja/ SKPD dalam menjalankan tupoksi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan membantu terciptanya good governance ” tambah Yulianto. 

Agar tidak adanya kekeliruan dalam implementasi diperjelas pula beberapa isi Perpres 54 Tahun 2010 yang berkaitan dengan anggaran diantaranya ketentuan  Pasal 23 ayat (2) Perpres No.54 Tahun 2010 yang menyatakan “setiap instansi wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan : honor pengelola proyek, biaya pengumuman, biaya penggandaan dokumen dan biaya administrasi lainnya”. Pada prinsipnya dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah haruslah efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparn, non diskriminatif serta akuntabel” ujar Yulianto. [rus]